Tiongkok Jadi Kekuatan Asing Penerima Berkah di Balik Kudeta Militer Myanmar?

oleh -111 views
Sebuah kendaraan mengangkut bendera Myanmar dan militer serta pendukung militer Myanmar dan Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer melewati deretan truk polisi yang mambawa para polisi yang diparkir di dekat kantor polisi Kyauktada di Yangon, Myanmar, Senin, 1 Februari 2021. (Foto: Associated Press)

POLITIK-Saat kehebohan kudeta militer Myanmar mereda, sudah jelas bahwa China akan menjadi kekuatan asing penerima manfaat utama dari penangguhan demokrasi di negara itu, menurut analisis Bertil Lintner di Asia Times.

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan cepat mengancam akan menjatuhkan sanksi hukuman baru pada pembuat kudeta Myanmar, sementara Kementerian Luar Negeri China mengambil waktunya sendiri sebelum melontarkan komentar.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin selama jumpa pers pada Senin (1/2) setelah para anggota pemerintah sipil Myanmar ditahan, mengatakan, China “mencatat apa yang telah terjadi di Myanmar dan sedang dalam proses memahami situasinya lebih lanjut”.

Wang kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa “semua pihak di Myanmar” harus “menangani perbedaan mereka dengan tepat di bawah konstitusi dan kerangka hukum” agar “stabilitas politik dan sosial dapat dipertahankan”.

AS, di sisi lain, “mengecam kudeta sekuat mungkin” dan mengecam para pemimpin militer baru Myanmar karena menolak “keinginan rakyat”. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS menyebutkan penilaian pasca-kudeta atas peristiwa itu akan memicu “pembatasan tertentu” terhadap pemerintah Myanmar.

Tahun lalu, AS memberikan US$135 juta kepada Myanmar, tetapi sedikit dari uang itu yang benar-benar akan terpengaruh karena hampir semuanya diberikan kepada organisasi nonpemerintah dan masyarakat sipil, yang tampaknya akan tetap mendapatkan bantuan.

Biden akan terbatas dari setiap keterlibatan dengan para pemimpin kudeta militer yang berusaha mendapatkan dukungan realpolitik dari China, sehubungan sumpah Biden berulang kali untuk menekankan upaya mendukung demokrasi dalam kebijakan luar negerinya.

Seperti masalah sebelumnya di Myanmar (termasuk krisis pengungsi Rohingya yang dikritik keras di Barat), China kemungkinan besar tidak akan mengkritik pemerintahan militer baru Myanmar, bahkan jika arah dan kebijakan barunya sedikit merusak kepentingan dan proyek China yang sedang berlangsung di negara itu.

Para pengusaha China mungkin resah atas masa depan komitmen yang telah dibuat dan kesepakatan yang telah dicapai dengan pemerintahan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Penasihat Negara Aung San Suu Kyi yang kini digulingkan.

China telah menyesuaikan diri dengan Suu Kyi dan partainya sebelum kudeta karena para pembuat kebijakan dan kelompok bisnisnya merasa lebih mudah untuk berurusan dengan mereka daripada militer nasionalis Myanmar (Tatmadaw).

Rezim militer Myanmar sebelumnya telah memulai reformasi tertentu yang bertujuan untuk lebih terbuka, khususnya bagi investasi Barat, setelah transisi demokrasi bertahap yang dimulai pada pemilu 2010 untuk mengurangi ketergantungan negara pada China.

Setelah Barat berpaling dari pemerintah Myanmar menyusul krisis pengungsi Rohingya pada 2016-2017, Suu Kyi (politisi yang membutuhkan bantuan dan investasi asing untuk memenuhi janji pemilihannya tentang kemajuan ekonomi) tidak punya pilihan selain kembali mendekati China.

Myanmar secara resmi bergabung dengan Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) China ketika Suu Kyi menghadiri forum Kerja Sama Internasional di Beijing pada Mei 2017.

Kedua negara kemudian menandatangani nota kesepahaman untuk bersama-sama membangun Koridor Ekonomi China-Myanmar (CMEC) pada 2018, yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kerja sama bilateral dalam kerangka kerja BRI.

Di antara proyek-proyek besar yang dipertimbangkan sebelum kudeta adalah jalan kereta api baru yang menghubungkan kota perbatasan China Ruili dengan Mandalay di Myanmar. Ada juga pelabuhan laut dalam yang dibiayai China di Kyaukpyu di Teluk Benggala, yang juga telah berfungsi sebagai titik akhir untuk jaringan pipa minyak dan gas yang menjangkau seluruh Myanmar dan mengalir ke Provinsi Yunnan selatan China.

Oleh karena itu, China kemungkinan tidak akan mengambil risiko bahkan gangguan paling ringan dalam hubungannya dengan Myanmar yang penting secara strategis, menurut analisis Bertil Lintner di Asia Times.

Myanmar adalah satu-satunya tetangga yang melalui CMEC menyediakan akses ke Samudra Hindia untuk perdagangan dan jalan alternatif untuk pengiriman bahan bakar dari Timur Tengah, yang terutama melalui Selat Malaka yang sangat strategis.

Jenderal Senior Min Aung Hlaing, panglima tertinggi pasukan pertahanan Myanmar dan kini pemimpin nasional di bawah pemerintahan darurat, diketahui mewaspadai hegemoni China di kawasan Asia-Pasifik.

Tatmadaw baru-baru ini mendiversifikasi sumber pengadaan senjata untuk mengurangi ketergantungan pada China. Pada 1990-an dan awal 2000-an, China merupakan pemasok utama senjata dan bahan militer Myanmar lainnya yang digunakan dalam pertempuran yang sedang berlangsung melawan kelompok pemberontak etnis.

Baru-baru ini pada akhir Januari 2021, Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoigu mengunjungi Myanmar untuk menandatangani kesepakatan pasokan sistem rudal dan senjata anti-pesawat Pantsir-S1 buatan Rusia, drone pengintai Orlan-10E, dan radar. Sebelumnya, Myanmar membeli jet tempur MiG-29 buatan Rusia serta helikopter, sistem rudal pertahanan udara, radar, dan artileri.

Kesepakatan itu muncul ketika militer Myanmar mengeluh tentang jumlah kelompok pemberontak etnis yang dengan satu atau lain cara memperoleh senjata China, yang mereka gunakan dalam pertempuran melawan Tatmadaw.

Itu semua adalah bagian dari kebijakan rumit China yang memberikan iming-iming manfaat sekaligus bahaya terhadap Myanmar, menurut analisis Bertil Lintner di Asia Times. Mengenai iming-iming manfaat tersebut, China bersama dengan Rusia secara konsisten memblokir upaya untuk mengangkat masalah terkait Myanmar, termasuk pelanggaran hak asasi manusia di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana Rusia dan China memiliki hak veto atas proposal itu.

Beberapa hari terakhir, China memblokir pernyataan yang dirancang Inggris yang mengecam kudeta di Myanmar, sinyal jelas pertama China akan berusaha menjalin keterlibatan dengan para penguasa militer baru.

Min Aung Hlaing mungkin secara naluriah tidak mempercayai China atas perannya dalam mendukung kelompok pemberontak etnis dan sekarang memiliki hubungan yang sangat baik dengan Rusia. Namun, dia sudah mengakui bahwa China adalah satu-satunya kekuatan asing teratas yang dapat dia andalkan setelah kudeta, menurut orang dalam Myanmar.

Satu indikasi yang jelas bahwa dia berniat untuk lebih mendekati China adalah penunjukannya atas Menteri Luar Negeri Myanmar yang baru Wunna Maung Lwin.

Mantan tentara itu mengambil bagian dalam serangan terhadap pemberontak etnis Karen dan mengawasi penyerbuan markas Manerplaw mereka pada 1995. Wunna Maung Lwin pernah menjabat sebagai menteri luar negeri dari 2011 hingga 2016 di bawah presiden saat itu Thein Sein, mantan jenderal yang beralih menjadi politisi yang mengarahkan pembukaan bertahap Myanmar.

Wunna Maung Lwin mengunjungi China beberapa kali selama periode itu dan merupakan orang pertama yang menjamin “koridor ekonomi” China yang akan dibangun melalui Myanmar. Selama kunjungan pada Agustus 2015, sebelum Partai NLD meraih kemenangan pemilu pertamanya pada November 2015, ia dikutip dalam buletin Kementerian Luar Negeri China yang mengatakan bahwa “Myanmar berterima kasih kepada China” atas dukungan kemanusiaannya dan “Myanmar menghargai China sebagai teman setiap kali dibutuhkan”.

Wunna Maung Lwin juga memuji peran China dalam “menengahi” perang antara Tatmadaw dan berbagai organisasi etnis bersenjata di negara itu. Pernyataan itu dengan sengaja mengalihkan perhatian dari peran ganda China dalam konflik tersebut.

Meskipun pernyataan semacam itu dapat dimasukkan ke dalam kategori keramahan diplomatik, Wunna Maung Lwin kemungkinan besar bersungguh-sungguh. Dia memang dikenal dengan sikap anti-Barat dan pro-China. Pada satu titik dia bahkan mengatakan kepada Thein Sein agar tidak bertemu dengan Presiden AS saat itu Barack Obama, menurut orang dalam.

Thein Sein tentu saja pergi menemui Obama dalam upaya meningkatkan hubungan dengan Barat. Pertemuan itu berlangsung ketika Wunna Maung Lwin berada di PBB di Jenewa, Austria untuk membela rekam jejak hak asasi manusia Tatmadaw yang buruk.

Wunna Maung Lwin sekarang telah kembali menjabat. Hubungan baiknya dengan para pejabat China kemungkinan akan terbukti sangat penting ketika Barat memikirkan serangkaian sanksi baru dan tindakan hukuman lainnya terhadap para pemimpin kudeta militer.

China kembali siap untuk menjadi “teman ketika dibutuhkan”, seperti yang selalu terjadi di saat-saat krisis Tatmadaw, Bertil Lintner menyimpulkan di Asia Times. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.