Tidak Mau Main-main, Kemnaker: Zona Merah Wajib Terapkan 75% WFH

oleh -42 views
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan , Anwar Sanusi

POLITIK-Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tidak mau main-main soal protokol (prokes) kesehatan. Mereka menerapkan 75 persen Work from Home (WFH) bagi pegawai Kemnaker di kabupaten/kota yang berada di zona merah.

Penerapan aturan tersebut setelah memperhatikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/14/HK.04/IX/2020 tentang Sistem Bekerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Kementerian Ketenagakerjaan, dan menindaklanjuti arahan Presiden, yang menginstruksikan agar Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro.

Baca: Prediksi akan Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19, Kapasitas RS Covid-19 di 9 Provinsi Sedang Kritis

“Sesuai arahan Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah, para pegawai yang bekerja pada tiap unit kerja dapat melaksanakan Work from Office (WFO) maksimal 25 persen dari jumlah pegawai, dengan pertimbangan bahwa wilayah kabupaten/kotanya berada dalam zona merah,” kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi di Jakarta, Minggu (20/6).

Pegawai pada tiap unit kerja Kemnaker yang berada dalam wilayah kabupaten/kota berada dalam zona kuning atau zona oranye, dapat melaksanakan WFO maksimal 50 persen dari jumlah pegawai. Protokol kesehatan tetap diberlakukan secara ketat di lingkungan kantor.

Anwar mengatakan, kebijakan ini diambil sebagai upaya pelindungan para pegawai beserta keluarga dan masyarakat di sekitar lingkungan kerja dari penyebaran Covid-19.

Namun, dalam menerapkan kebijakan PPKM berbasis mikro ini harus tetap memperhatikan target kinerja unit kerja dan target kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah ditentukan.

“WFH itu bukan berarti berarti libur. Jadi target unit, kinerja ASN dan layanan tetap harus dilaksanakan,” kata Anwar.

Ia juga mengingatkan agar ASN menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Sementara kepada ASN yang melakukan WFH agar tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain. “Ketika ASN melakukan WFH, jangan bepergian ke luar daerah dulu, kecuali mendesak. Semua orang harus mematuhi protokol kesehatan,” ucapnya.

Untuk diketahui, kebijakan internal Kemnaker ini diberlakukan di semua kantor Kemnaker yang berada di pusat maupun kantor Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Kemnaker yang tersebar di seluruh Indonesia. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.