Soal Teroris Papua, Mantan Diplomat: Ancaman Amerika adalah China, Korea Utara, Turki, Rusia, Iran

oleh -183 views
Prof. Imron Cotan

POLITIK-Pemerintah akhirnya menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris. Dengan status tersebut, TNI/Polri diharapkan segera menumpas kelompok yang selama ini telah membunuh aparat dan masyarakat sipil itu. Namun, pemerintah juga harus waspada, jangan sampai pihak asing, seperti Amerika Serikat ikut-ikutan bikin rese. Karena bicara isu Papua, juga bicara isu internasional.

Keputusan menyebut KKB sebagai kelompok teroris disampaikan Menko Polhukam, Mahfud MD, saat memberikan keterangan pers secara virtual, di kantornya, kemarin.

Mahfud mengatakan, KKB di Papua terus melancarkan kekerasan, dan pembunuhan yang mengakibatkan banyak korban sipil di Papua. Belum lagi aksi merusak fasilitas umum dan sosial.

Karena itu, kata Mahfud, KKB pas dicap sebagai teroris, karena sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme. Dalam UU itu disebutkan, teroris adalah orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme.

Sedangkan yang dimaksud terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang dapat menimbulkan korban secara massal, dan menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis.

“Berdasarkan undang-undang tersebut, maka yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya, adalah tindakan teroris,” tegas Mahfud.

Menurut Mahfud, pelabelan status tersebut sejalan dengan pernyataan sejumlah tokoh dan organisasi seperti BIN, Polri, TNI, dan MPR. Tokoh masyarakat dan adat di Papua menyampaikan dukungan serupa.

Dengan keputusan itu, Mahfud meminta, TNI/Polri dan BIN serta aparat segera melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur, agar tak makin banyak korban yang berjatuhan. Mahfud memastikan, tindakan tegas aparat keamanan tidak akan merembet ke warga sipil. “Terukur menurut hukum dalam arti jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil,” kata Mahfud, menjelaskan.

Direktur Penegakan Hukum Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigadir Jenderal Eddy Hartono mengatakan, label teroris untuk KKB di Papua untuk mempersempit ruang gerak dan pendanaan.

Menurut dia, dengan cap teroris, pemerintah dapat memblokir akses pendanaan terhadap sebuah kelompok teror. Dia meyakini Organisasi Papua Merdeka (OPM) selama ini mendapat pendanaan untuk melaksanakan kegiatannya.

Polri juga menyiapkan pelibatan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror dalam menumpas kelompok bersenjata itu, pasca KKB ditetapkan sebagai teroris.

“Kalau sudah ditetapkan begitu, Densus nanti harus kami ikutkan membantu. Paling tidak memetakan, segala macam itu,” kata Asisten Kapolri bidang Operasi, Inspektur Jenderal Imam Sugianto kepada wartawan, kemarin.

Dukungan juga datang dari Diplomat Senior Prof Imron Cotan. Menurut dia, keputusan pemerintah sudah tepat. Label KKB tidak tepat dan, justru membuat rancu. Karena esensi keberadaan kelompok ini adalah sparatis atau kelompok yang ingin memerdekakan diri.

Apakah Amerika akan rese dengan keputusan pemerintah ini? Dia bilang, Amerika tak akan ikut campur dalam urusan ini. Mantan Dubes Australia dan China ini mengatakan, baru saja menerima laporan dari komandan intelijen Amerika Serikat tanggal 9 April 2021. Dalam laporan itu tidak disebutkan Indonesia ancaman, termasuk Papua dan Freeport, yang dapat membahayakan kepentingan nasional Amerika.

Dalam laporan itu, yang menjadi ancaman Amerika adalah China, Rusia, Iran, Korea Utara dan Turki, serta beberapa negara yang bergolak di Timur Tengah. Kata dia, orang yang bicara soal Amerika di Papua bertujuan untuk menakuti pemerintah demi mencapai tujuan tertentu.

“Saya pastikan, tidak ada itu. Jangan takut. Soal Amerika, itu untuk menakut-nakuti saja. Bahwa ada hantu Amerika, padahal hantu itu tidak ada, saya sudah buktikan kok,” ujarnya.

Namun, ada juga yang memprotes penyebutan teroris untuk KKB Papua. Politis Demokrat Andi Arief mengaku kecewa dengan keputusan ini. “Saya tak mengira pemerintah mengambil jalan ini. Ternyata dugaan banyak orang selama ini benar, masuk kategori kelompok sumbu pendek,” cuit @Andiarief__.

Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta, kebijakan tersebut dikaji kembali karena dapat memberikan dampak psikososial dan stigmatisasi kepada warga Papua.

“Hal ini ditakutkan akan memunculkan stigmatisasi negatif yang baru bagi warga Papua yang berada di perantauan,” kata Lukas. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *