Misi Tiongkok: Antara Data 2.100 WNI dan Drone Mata-Mata di Perairan Indonesia

oleh -87 views
Basis data Zhenhua yang luas memiliki referensi eksplisit untuk digunakan oleh intelijen militer. (ABC)

JAKARTA-Bulan September 2020, terpetik kabar bahwa salah satu perusahaan Tiongkok yang memiliki relasi militer dan intelijen disinyalir telah membocorkan lebih dari 2 juta data pribadi, termasuk tokoh-tokoh penting–yang berasal dari Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, hingga Indonesia. Matthew Doran, dalam laporan investigasinya untuk Australian Broadcast Company berjudul China’s ‘hybrid war’: Beijing’s mass surveillance of Australia and the world for secrets and scandal, menyatakan database dimiliki perusahaan swasta bernama Zhenhua Data yang kantor pusatnya terletak di Shenzhen, salah satu pusat teknologi di Cina. Zhenhua didirikan oleh Wang Xuefeng, mantan pegawai IBM yang getol mengampanyekan “perang hibrid” (hybrid warfare) di media sosial Cina WeChat.

Perang hibrid sendiri adalah frasa yang digunakan untuk mendeskripsikan perpaduan perang konvensional dengan kelihaian politik, peperangan non-reguler, serta perang siber yang memanfaatkan metode militer konvensional, berita palsu, diplomasi, lawfare, dan intervensi pemilu di negeri asing. Dalam perang hibrid, data adalah senjata.

Database yang dikumpulkan Zhenhua bocor, jatuh ke tangan Profesor Chris Balding, mantan akademisi Peking University yang kemudian hijrah menjadi pengajar di Fulbright University, Vietnam karena alasan keamanan selepas melakukan studi mendalam tentang operasional Huawei. Balding menyerahkan database kepada konsorsium media internasional yang salah satu anggotanya adalah ABC.

Merujuk laporan Doran, database yang bocor tersebut memuat informasi 2,4 juta orang. Saat ini baru sekitar 250.000 data pribadi yang sukses dibuka. Dari jumlah tersebut, termuat informasi pribadi milik 52.000 warga Amerika Serikat, 35.000 warga Australia, 10.000 warga India, 9.700 warga Inggris, 5.000 warga Kanada, 1.400 warga Malaysia, 138 warga Papua Nugini, dan 2.100 warga Indonesia.

Data pribadi yang dikumpulkan Zhenhua memuat tanggal lahir, alamat, status pernikahan, asosiasi politik, keluarga, identitas media sosial, hingga foto diri. Zhenhua diduga mengumpulkan informasi dari sumber-sumber terbuka seperti akun Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, hingga TikTok. Namun, karena data yang dikumpulkan juga memuat informasi yang lebih spesifik, Zhenhua juga diyakini memperoleh informasi dari perbankan, data lamaran pekerjaan di berbagai perusahaan, hingga data rekam medis dari rumah sakit.

Dikutip politik.radarcirebon.com, Minggu (3/1), ABC menyebut database itu menyimpan data 35.000 warga Australia yang terdiri atas warga sipil, pejabat dan politisi, anggota militer, diplomat, akademisi, hingga jurnalis.

Mengomentari tindakan Zhenhua, Profesor Balding menyebut bahwa “Cina terbukti sungguh-sungguh dalam mengawasi ancaman, baik dari dalam negeri maupun internasional”. Di sisi lain, Robert Potter, petinggi Internet 2.0–firma keamanan digital asal Australia–menyebut bahwa Zhenhua memiliki rekam jejak mampu melacak informasi seputar kapal angkatan laut, aset pertahanan, karier perwira militer, dan kekayaan intelektual para pesaing Cina.

Baca:

Drone Bawah Air Diduga Milik China Terjaring Nelayan, Indonesia Dimata-matai?

Duduk Perkara Temuan Drone Mata-Mata Diduga Milik Tiongkok di Perairan Indonesia

Temuan Membahayakan Kedaulatan Indonesia, Misi Rahasia Bawah Air China

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.