Luhut Pandjaitan Gugat Perdata Haris Azhar dan Fatia Rp 100 Miliar

oleh -15 views
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, melaporkan aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti terkait kasus dugaan pencemaran nama baik ke Mapolda Metro Jaya, Rabu 22 September 2021. (Foto: Istimewa)

POLITIK-Selain melaporkan pidana, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, juga akan menggugat aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti secara perdata dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp 100 miliar.

“Kita ambil jalur hukum, jadi saya pidanakan dan perdatakan,” ujar Luhut, di Mapolda Metro Jaya, Rabu (22/9/2021).

Juniver Girsang, pengacara Luhut, mengatakan dalam gugatan perdata, pihaknya akan menuntut ganti rugi Rp 100 miliar. Apabila tuntutan dikabulkan hakim, maka uang itu akan diberikan kepada masyarakat Papua.

“Yang sangat menarik tadi pak Luhut sampaikan bahwa masalah ini juga akan dilakukan gugatan perdata. Dalam gugatan perdata itu beliau sampaikan kepada saya tadi, kita akan menuntut kepada baik Haris Azhar maupun Fatia yang telah mencemarkan nama baiknya, itu 100 miliar. 100 miliar ini kalau dikabulkan oleh hakim akan disumbangkan kepada masyarakat Papua. Itulah saking antusiasnya beliau membuktikan apa yang dituduhkan itu tidak benar dan merupakan fitnah pencemaran,” ungkapnya.

Sebelumnya, Luhut telah melaporkan Haris dan Fatia secara pidana terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah penyebaran berita bohong, dengan nomor laporan polisi: LP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, 22 September 2021.

Laporan itu terkait unggahan konten video di kanal Youtube milik Haris Azhar berjudul, “Ada Lord Luhut Di balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!”

Juniver menyampaikan, Luhut akhirnya membuat laporan polisi karena sebelumnya sudah memberikan kesempatan kepada terlapor untuk meminta maaf, tetapi tidak ditanggapi.

“Melaporkan karena sudah dikasih kesempatan untuk menyampaikan permintaan maaf atas perbuatan pernyataan tidak benar, tidak ditanggapi. Tentu dalam hal ini pak Luhut dalam pribadinya menanggapinya menggunakan haknya untuk diproses hukum. Untuk nanti diproses hukum, inilah dibuktikan apa benar pernyataannya itu apa tidak. Kami menyatakan pernyataan itu tidak benar, makanya kita membuat laporan,” katanya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.