Kasus Korupsi Bansos di Kemensos Terlantar, MAKI Tuding KPK Abaikan 20 Izin Penggeledahan

oleh -2 views
Sidang praperadilan yang diajukan MAKI melawan KPK di PN Jaksel | ISTIMEWA

POLITIK-Sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembali digelar hari ini di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Sidang kali ini membacakan materi gugatan atas terlantarnya penanganan perkara korupsi bantuan sosial (Bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos) dengan tidak menjerat pihak lain.

“Dikarenakan tidak melakukan seluruh 20 izin penggeledahan dari Dewas KPK, dan tidak melakukan pemanggilan terhadap Ihsan Yunus,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan resminya, Senin (5/4/2021).

Sidang praperadilan tersebut dipimpin Hakim Tunggal Nazar Effriandi. MAKI diwakili oleh kuasa hukum Kurniawan Adi Nugroho, Marselinus Edwin Hardian, dan Lefran Kindangen. Dan KPK diwakili Biro Hukum yakni Raden Natalius Kristiono dan Togi Robson Sirait.

Sementara Dewan Pengawas (Dewas) KPK dijadikan Termohon II, dikarenakan tidak menegur penyidik KPK yang menelantarkan ijin penggeledahan yang sudah diterbitkan. 

Dalam sidang perdana praperadilan, terungkap setidaknya terdapat 20 ijin penggeledahan yang ditelantarkan oleh penyidik KPK dalam perkara korupsi pemberian Bansos Kemensos.  

“MAKI nantinya akan berusaha membuktikan sebenarnya diduga terdapat sekitar 30 ijin yang ditelantarkan dan bukan hanya 20 ijin,” ujarnya. 

Menurut MAKI dalam materi gugatannya, menyatakan secara hukum KPK telah melakukan tindakan penghentian penyidikan secara materiel dan diam-diam tidak sah menurut hukum terhadap perkara korupsi dana Bansos Kemensos dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19. 

“Dengan cara melakukan penelantaran izin penggeledahan yang telah dikeluarkan oleh turut Termohon dan tidak dipanggilnya Ihsan Yunus oleh Termohon (KPK), sehingga mengakibatkan penanganan perkara menjadi terkendala,” papar Boyamin. 

Lebih lanjut dikatakannya, Hakim PN Jaksel untuk memerintahkan secara hukum KPK untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketetentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

“Yaitu segera melakukan tindakan penggeledahan sebagaimana 20 izin yang telah dikeluarkan oleh Dewas KPK dan melakukan pemanggilan terhadap Ihsan Yunus,” tuturnya. 

Kemudian melakukan penyelesaian penanganan penyidikan, dan melimpahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK untuk di sidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta. 

Sidang berikutnya akan dilaksanakan besok Selasa, 6 April 2021 dengan agenda Pembacaan Jawaban KPK untuk menanggapi Permohonan Praperadilan yang diajukan MAKI. 

“Kita tunggu besok materi jawabannya KPK,” tandasnya.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.